Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya telah menjadi momentum untuk memperingatkan segenap negeri akan pentingnya arti pendidikan bagi anak negeri yang sangat kaya ini. Di tahun 2003, telah dilahirkan pula Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui UU No. 20 tahun 2003 yang menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Tersurat jelas dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, tersebutkan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan dalam UU No. 20/2003 pasal 5, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus serta setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peran masyarakat dalam pendidikan nasional, terutama keterlibatan di dalam perencanaan hingga evaluasi masih dipandang sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif. Inisiatif aktif masyarakat masih dipandang sebagai hal yang tidak dianggap penting. Padahal secara jelas di dalam pasal 8 UU No. 20/2003 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat saat ini hanyalah dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dimana proses pembentukan komite sekolahpun belum keseluruhannya dilakukan dengan proses yang terbuka dan partisipatif.

Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar pun hingga saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikan. Selain itu, layanan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu pun masih hanya di dalam angan. Lebih jauh, anggaran untuk pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) di dalam APBN maupun APBD hingga saat ini masih dibawah 20% sebagaimana amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU No. 20/2003, bahkan hingga saat ini hanya berkisar diantara 2-5%.

Bila melihat peristiwa yang belum lama terjadi di Indonesia, misalnya kasus tukar guling SMP Negeri 56 Jakarta serta kasus Kampar adalah sebongkah cerminan dari kondisi pendidikan di Indonesia, dimana kalangan pendidik dan kepentingan pendidikan masihlah sangat jauh dari sebuah kepentingan dan kebutuhan bersama, dimana pendidikan masih menjadi korban dari penguasa.

Sementara di berbagai daerah, pendidikan pun masih berada dalam kondisi keprihatinan. Mulai dari kekurangan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan hingga sukarnya masyarakat untuk mengikuti pendidikan karena permasalahan ekonomi dan kebutuhan hidup. Pada beberapa wilayah, anak-anak yang memiliki keinginan untuk bersekolah harus membantu keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup karena semakin sukarnya akses masyarakat terhadap sumber kehidupan mereka.

Belum lagi bila berbicara pada kualitas pendidikan Indonesia yang hanya berorientasi pada pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini sangat membuat peserta didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Pembunuhan kreatifitas ini disebabkan pula karena paradigma pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri yang sedang gencar-gencarnya ditumbuhsuburkan di Indonesia.

Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Indikator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di dalam rapor maupun ijasah tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.

Pendidikan juga saat ini telah menjadi sebuah industri. Bukan lagi sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijasah hingga jual-beli nilai. Belum lagi diakibatkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang telah memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi. Ironinya, ketika ada inisiatif untuk membangun wadah-wadah pendidikan alternatif, sebagian besar dipandang sebagai upaya membangun pemberontakan.

Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditujukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumberdaya alam serta kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Hari Pendidikan Nasional tahun ini di tengah-tengah pertarungan politik Indonesia sudah selayaknya menjadi sebuah tonggak bagi bangkitnya bangsa Indonesia dari keterpurukan serta lepasnya Indonesia dari ?penjajahan?? bangsa asing. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan sebuah kesejahteraan sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Demokrasi sebagai produk budaya, menurut Marx manusia dapat dipahami apabila manusia itu masih berada di dalam konteks sejarah nya. Memaknai ide awal demokrasi dalam konteks sejarah, agaknya semua sepakat bahwa demokrasi digagas pemikir yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles yang awalnya disebut demokratia. Memaknai sebuah ide demokrasi di era itu nyatanya juga tidak lepas dari sebuah konteks sejarah Yunani pada waktu itu yang didominasi oleh para pemikir atau intelektual yang disebut sebagai filoshof atau shopis. Sehingga tak heran ide demokrasi era itu dalam analisi hari ini lebih dekat jika disebut sebagai Aristokrasi daripada demokrasi.


Logika yang diekspresikan demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip mendasar, seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin UU, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. Nilai-nilai mendasar inilah yang kemudian menjadi nilai universal dari demokrasi.

Ternyata, upaya demokratisasi di tengah arus globalisasi meniscayakan sebuah proses kontekstualitas. Banyak pemikir postmodern melakukan kritik seperti Bernard Murchland dan Thomas Charlyle terhadap ide demokrasi yang pada perkembangannya telah terjebak sebuah institusionalisasi dan menjadi proyek globalisasi (Arif, 2000). Menempatkan demokrasi sebagai nilai yang bisa diletakkan konteks sosial budaya pada basis sosial tertentu adalah sebuah pilihan yang arif dalam melakukan upaya demokratisasi. Dan penilaian apakah demokratis atau tidak terhadap sebuah komunitas, termasuk negara, tidak bisa dilakukan dengan mengkesampingkan faktor sosiokultur yang secara historis dialami oleh sebuah komunitas atau bangsa yang bersangkutan.

Demokrasi hari ini berada dalam dua arus yang nampaknya kontradiktif namun terjadi dalam dimensi yang sama. Pertama, arus kekuatan daya atur dan formasi global yang mengkonstruksi masyarakat menjadi masyarakat jaringan (meminjam istilah Manuel Castells, 2001). Hal itu ditandai dengan kecenderungan pada sebagian masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi bagian dari warga (jaringan) dunia. Hal ini dampak dari derap globalisasi dunia, dan pasar bebas yang mensayaratkan adanya masyarkat dan bangsa yang terbuka. Dalam arus ini kemudian sering kali proyek demokratisasi terjebak dalam praktik hegemoni bahkan kolonialisasi. Demokrasi kemudian menjadi sebuah agama baru, sebagai sebuah teks kebenaran yang bersifat universal bagi semua. Penolakan terhadap demokrasi, adalah akan musnah.

Pada kenyataan ini demokrasi berada pada simpang jalan antara lokalitas dan universalitas. Gerakan demokratisasi kemudian harus bisa secara faktual menempakan dirinya sebagai nilai universal yang bisa menjembatani dan mendudukkan berbagai pluralitas dalam panggung kebersamaan dan keadilan, dan disisi lain juga harus ‘tau diri’ untuk berpijak pada bumi dimana dia tumbuh. Pada akhirnya humanitas dan multikulturalisme menjadi prinsip yang bisa menjembatani dua arus itu.

Proses demokrasi tradisional sudah tumbuh dan berjalan di masyarakat pedesaan Jawa. Jauh sebelum pemerintah mencanangkan pilkada langsung. Secara tradisional, adat-istiadat mengatur masyarakat pedesaan Jawa, menurut adat istiadat, penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri, dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan kepala desa. Demokrasi Jawa sebenarnya sangat mengandalkan pada ketergantungan ekonomis akan tetapi dalam titik yang relatif. Artinya kekayaan tidak harus dibagi secara merata tetapi ada norma-norma sosial yang menghalangi adanya polarisasi kekayaan secara besar.

Malang yang merupakan peradaban tua yang tergolong pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia yaitu sejak abad ke 7 Masehi. Peninggalan yang lebih tua seperti di Trinil (Homo Soloensis) dan Wajak - Mojokerto (Homo Wajakensis) adalah bukti arkeologi fisik (fosil) yang tidak menunjukkan adanya suatu peradaban. Peninggalan purbakala disekitar wilayah Malang seperti Prasasti Dinoyo (760 Masehi), Candi Badut, Besuki, Singosari, Jago, Kidal dan benda keagamaan berasal dari tahun 1414 di Desa Selabraja, menunjukkan bahwa Malang merupakan pusat peradaban selama 7 abad secara kontinyu. Karenanya wilayah Malang termasuk daerah di Indonesia yang beruntung memiliki sejarah perjalanan yang panjang dan setidaknya ada dua prestasi yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain yaitu Malang merupakan tempat sejarah sekaligus pusat peradaban.

Malang Raya sebagai sebuah entitas historis yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai entitas satu dengan lainnya, maka Malang Raya dapat dipandang sebuah satu kesatuan kesejarahan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak senantiasa bahwa suatu peristiwa yang terjadi di Malang Raya pada masa lalu berada di dalam kesendirian, dalam arti tanpa adanya kaitan sama sekali dengan peristiwa lain yang mendahului, yang menyertai, atau yang terjadi kemudian. Korelasi antar peristiwa – tidak terkecuali dalam beristiwa masa lalu – adalah kenyataan yang tidak sedikit dijumpai dalam perjalanan sejarah di Malang Raya. Malang Raya sangat terkait dengan daerah lain, bahkan bisa dikatakan perjalanan dari entitas tersebut dalam masa suatu pemerintahan pernah berada dalam satu administrasi pemerintahan. Dan perilaku antar manusia di Malang Raya, baik secara individu maupun sebagai kelompok memiliki hubungan sejarah yang sangat erat baik dalam sosial, budaya dan religi.

Sikap budaya dari warga Malang menggambarkan sikap budaya yang terbelah – meminjam istilah “Split Personality (Kepribadian terbelah)” di dalam Psikologi. Ada kalanya sikap budaya mereka akomodatif, seperti terbuka bagi masuk dan berkembangnya budaya lain, kesediaan hidup berdampingan secara damai dengan warga budaya lain yang berbeda, toleran keterhadap perbedaan budaya di sekitarnya, dan sebagainya.
Namun ada kalanya mereka bersikap tertutup terhadap kemungkinan masuknya budaya lain, atau bahkan destruktif terhadap budaya lain yang berlainan dengannya. Sikap budaya yang demikian kurang relevan dengan realitas budaya di kawasan Malang yang heterogen. Mohammad Hatta pernah menulis bahwa di desa-desa sistem yamg demokratis masih kuat hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah kepemilikan tanah yang komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegaiatan ekonomi.
Dengan demikian, struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesaia harus berdasarkan pada demokrasi asli yang berlaku di desa (Najib, 1996).

Ide awal demokrasi adalah menuntut pengikutsertaan rakyat dalam persetujuan umum dalam pencapaian keputusan dengan memelihara persetujuan bersama. Dengan demikian, tidak lain merupakan cerminan dari suatu hubungan sosial yang sangat mendasar yang ditemui di desa-desa di Indonesia dan pernah memberikan jaminan perlindungan serta merupakan keperluan paling mendasar bagi masyarakat desa. Keterkaitan sosial-ekonomi, yang diwujudkan dengan pemilikan tanah merupakan ciri utama ”demokrasi” yang tumbuh di desa-desa sebelum diawalinya zaman penjajahan Belanda. Demokratisasi tradisional desa yang dimaksud adalah kecenderungan masyarakat untuk tidak membatasi hubungan dengan berbagai kalangan, kepala negara yang tidak sangat bergantung pada orang-orang luar desa untuk mendapatkan bantuan atau petunjuk. Untuk nilai Ekonomis, desa juga mengajarkan bahwa kekayaan, meski tidak harus dibagikan sama rata tetapi ada norma-norma sosial yang membatasi polarisasi kekayaan secara besar.